PALANGKA RAYA, – Acara ini mewadahi mahasiswa yang adapun juga merupakan kaum intelektual yang memiliki peranan sebagai agent of change and social control. Hal tersebut menjadi penting agar mahasiswa juga memiliki kesempatan berdialog dan mendengarkan langsung visi-misi setiap paslon hingga rancangan program kerja kedepannya.
“Saya selaku Gubernur BEM FISIP UPR sangat menyayangkan atas ketidakhadiran dua paslon dalam acara Ruang Gagasan ini. Seharusnya, ini merupakan panggung bagi mereka bertemu dengan mahasiswa dan memanfaatkan potensi suara pemilih pemula yang cukup besar. Bahkan Gen Z melalui survei KPU, ada di angka 24,2% terbesar kedua berdasarkan Generasi DPT.” – Fernando Fairsky, Selasa, (24/9).
Adapun Paslon WILLY-HABIB dan ASRI (Abdul Razak-Sri Suwanto) berkesempatan hadir bertemu dengan mahasiswa Universitas Palangka Raya dalam giat Ruang Gagasan.
WILLY-HABIB dengan fokus pemerataan pendidikan dengan mengupayakan peningkatan sarana-prasarana dan beberapa indikator lainnya agar kedepannya dapat melahirkan SDM yang unggul, berkualitas dan berkarakter.
Dalam upaya pemerataan pendidikan, WILLY-HABIB juga berkomitmen terhadap pendidikan inklusif. Adapun Willy M.Yoseph menyadari bahwa kaum disabilitas belum ramah di Kalimantan Tengah. Komitmen menjamin mutu pendidikan bagi penyandang disabilitas dan prospek lapangan kerja ke di masa mendatang.
“Harapannya peningkatan mutu pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat di realisasikan dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah yang nanti akan terpilih. Program pendidikan inklusif seharusnya juga turut andil menjadi cikal bakal pemerataan pendidikan di Kalimantan Tengah, jangan ada kesenjangan!” – Fernando Fairsky, Gubernur BEM FISIP UPR.
Kemudian, ABDUL RAZAK – SRI SUWANTO terkait konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan yang marak terjadi. ABDUL RAZAK menegaskan atas dasar kepentingan masyarakat yang harus selalu diutamakan, maka mereka akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan dengan mencabut izin usahanya.
“Kurang puas sebetulnya, kalau asal mencabut izin usaha dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan semata. Lantas bagaimana nasib dari masyarakat adat yang menjadi korban dari konflik yang ada? Berkaca dari kasus Bangkal, Keluarga Alm.Gijik dan Taufik masih memperjuangkan keadilan hingga saat ini!” – Fernando Fairsky, Gubernur BEM FISIP UPR. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
