PALANGKA RAYA – Beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah dilanda Banjir. Pada Kabupaten Barito Selatan, banjir merendam satu kecamatan dengan 825 KK dan 2.661 jiwa terdampak. Kemudian, sebanyak 1.070 unit rumah terdampak banjir dengan 3.550 jiwa dari 1.335 KK di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan yang tersebar di Desa Samba Bakumpai, Samba Danum, Samba Kahayan, Rantau Asem, Telok dan Batu Bedinding. Kemudian, Pada Kabupaten Kapuas, Akibat luapan Sei Muroi, Setidaknya 135 rumah warga Desa Bukit Batu, Kecamatan Mantangai, terendam Banjir Rabu, (5/2/ 2025)
Ini sejalan dengan Prediksi Curah Hujan Dasarian Minggu ke 2 Maret 2025 sampai dengan April 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tjilik Riwut, curah hujan berkisar pada Kategori menengah hingga tinggi terjadi di sebagian besar Kalimantan Tengah. Curah Hujan dengan kategori tinggi diprediksi terjadi pada sebagian Murung Raya, Gunung Mas, Kapuas, Palangka Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Barito Utara. Ini mengindikasikan agar masyarakat Kalimantan Tengah untuk waspada terhadap kejadian Banjir.
Tingginya intensitas hujan diparuh pertama 2025 ini tidak lagi mampu ditampung oleh wilayah resapan air berupa tutupan hutan dan gambut yang tersisa di Kalimantan Tengah. Imbas dari pengalihfungsian hutan dan gambut di Kalimantan Tengah menjadi industri ekstraktif nyatanya mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung sehingga volume air yang turun ketika hujan melanda menjadi tidak terserap sepenuhnya dan akhirnya meluap dan menggenangi beberapa wilayah di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan catatan Simontini tahun 2024, Kalimantan Tengah menduduki posisi kedua dengan luas deforestasi terbesar di Indonesia setelah Kalimantan Barat. Pada periode tahun 2023 – 2024 setidaknya terdapat kenaikan Luas Deforestasi sebesar 9.165 hektar dari sebelumnya 30.433 hektar deforestasi pada 2023 menjadi 39.598 hektar luas deforestasi di Kalimantan Tengah pada 2024.
Kemudian, Hasil kajian WALHI Kalimantan Tengah mencatat Deforestasi di Kalimantan Tengah pada periode 2023 – Februari 2025, Deforestasi pada sektor Perkebunan Sawit seluas 925,04 hektar, Hutan Tanaman Industri seluas 1.719,09 hektar dan Pertambangan Batu Bara seluas 3.300 hektar. Perubahan wilayah resapan air baik hutan maupun gambut akibat deforestasi, menjadi faktor utama menurunnya fungsi daya dukung dan tampung lingkungan yang terakumulasi menjadi bencana ekologis.
Sebagai salah satu contoh dari imbas pengalihfungsian hutan dan lahan menjadi industri ekstraktif di Kalimantan tengah seperti yang terjadi pada bentang alam DAS Kahayan – Kapuas, sedikitnya enam perusahaan Hutan Tanaman Industri dan satu pertambangan menyumbang deforestasi seluas 3.367 hektar hutan pada 2024.
Ini sejalan dengan catatan Simontini pada 2024 bahwa Kabupaten Kapuas menduduki posisi kedelapan sebagai kabupaten dengan deforestasi terluas di Indonesia dengan luas deforestasi sebesar 5.589 hektar, disusul Kabupaten Katingan yang menduduki urutan kesepuluh sebagai kabupaten dengan deforestasi terluas di Indonesia dengan total deforestasi 4.809 hektar.
Kehilangan hutan yang signifikan ini memperburuk kondisi lingkungan dan memperparah bencana banjir. Deforestasi di konsesi perusahaan pada Kawasan DAS Kahayan-Kapuas yang terletak di hulu anak-anak sungai, berdampak langsung pada hilir sungai. Akibatnya banjir di daerah-daerah hilir semakin parah.
Merespon hal tersebut, Janang Firman Palanungkai selaku Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah, menegaskan bahwa Banjir yang berulang terjadi saat ini sebagai salah satu kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana.
“Kita sudah sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan tata kelola sumber daya alam di kalteng dan tata ruang wilayahnya. Semerawutnya kebijakan dapat menimbulkan kerugian skala luas dan bisa menimbulkan bencana ekologis yang berulang. Saat ini, semuanya terjadi dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Sudah seharusnya pemerintah membuat kebijakan mitigasi bencana dan melakukan evaluasi tata ruang di Kalteng. Bantuan sosial penting, namun perbaikan tata ruang juga lebih penting,”kata Janang.
Janang juga menambahkan bahwa peningkatan aktivitas pembukaan lahan untuk korporasi skala besar mengancam daya dukung lingkungan di Kalteng, sebagai contoh yang terjadi di DAS Muroi yang merupakan betang alam DAS Kapuas- Kahayan.
“Setidaknya ada 7 perusahaan yang beraktivitas bentang alam DAS Kapuas-Kahayan yang mengakibatkan dan mengancam daya dukung lingkungan. Ini contoh yang nyata, saat ini saja sudah sangat massif banjir terjadi dan nanti akan meningkat bila semua perusahaan itu besar-besaran membuka lahan. Sama halnya juga di bentang alam DAS Katingan yang juga mengalami banyak perubahan tutupan hutan. Deforestasi dan Pendangkalan Sungai menjadikan banjir menjadi meluap, ini bukan hanya tentang curah hujan dan sekedar memberikan bantuan sosial”, tegasnya.
Sejalan dengan pernyataan Janang, Igo selaku Manajer Pengorganisasian Rakyat menambahkan “Berkurangnya wilayah kelola rakyat sejalan dengan tingginya bencana ekologis yang terjadi di Kalimantan Tengah. Padahal praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh komunitas itu sangat baik dalam menjaga kelestarian hutan dan mitigasi bencana. Akan tetapi kondisi hari ini, banyak wilayah kelola rakyat diberikan negara kepada pengusaha yang secara praktik sangat merusak hutan dan mengakibatkan bencana ekologis”
Lalu, Pemerintah harus segera mengesahkan sistem pengelolaan hutan yang telah masyarakat usulkan baik dengan skema perhutanan sosial, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat atau pengelolaan lainnya yang lestari dan berkelanjutan” tambahnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
