Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat meskipun berada dalam situasi efisiensi anggaran.
Menurut legislator dari PDI Perjuangan tersebut, prioritas belanja daerah perlu diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, kebijakan APBD 2026 tidak dapat dilepaskan dari pedoman nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal itu mencakup optimalisasi pemanfaatan dana transfer serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
“APBD 2026 mengikuti pola dan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat secara nasional. Kita memahami bahwa kondisi anggaran saat ini mengharuskan pemerintah daerah benar-benar memaksimalkan setiap sumber pendapatan yang ada,” ujarnya, Selasa (17/3).
Freddy menilai, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut penyesuaian yang cermat dalam pengalokasian anggaran. Karena itu, setiap belanja daerah harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang ada. APBD itu sedapat mungkin mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang disusun dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar program-program prioritas dapat terlaksana secara optimal,” tandasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
