PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menilai anggaran penanganan jalan nasional di provinsi tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal.
Menurutnya, anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Kalteng idealnya berada di atas Rp2 triliun agar pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan jalan dapat dilakukan secara optimal.
Lohing mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan jalan, baik berstatus nasional maupun provinsi. Kondisi tersebut diperburuk kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau 2024 yang saya tahu, APBN melalui kementerian yang dilaksanakan BPJN di Kalteng ini mereka punya pagu anggaran kurang lebih Rp1 triliun. Namun 2025 hanya kurang lebih Rp300 miliar, mungkin akibat efisiensi,” ujar Lohing (8/7/2026).
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, penurunan anggaran membuat ruang penanganan jalan nasional semakin terbatas. Padahal, Kalteng memiliki wilayah yang luas dengan jaringan jalan nasional yang membentang panjang.
“Untuk penanganan jalan nasional di provinsi luar biasa kecil akibat keterbatasan anggaran, itu sebabnya,” tuturnya.
Lohing menyebut anggaran sekitar Rp1 triliun saja masih belum tentu mencukupi untuk menangani seluruh kebutuhan jalan nasional di Kalteng. Besaran anggaran sangat bergantung pada program dan tingkat penanganan yang dilakukan.
“Kalau untuk nasional saja saya rasa Rp1 triliun pun bisa kurang. Tapi yang idealnya baik itu perawatan, pemeliharaan dan membangun peningkatan jalan kalau untuk di Kalteng Kementerian itu paling tidak di atas Rp2 triliun baru itu normal,” katanya.
Ia menegaskan anggaran Rp300 miliar hingga Rp400 miliar hanya memungkinkan pemerintah melakukan penanganan terbatas, seperti pemeliharaan dan perbaikan kerusakan ringan.
“Kalau hanya dikasih Rp300-400 miliar itu hanya penanganan dan pemeliharaan saja. Nutup-nutup lubang itu saja. Kalau bicara peningkatan sudah hampir tidak mampu dan tidak cukup,” tegasnya.
Lohing mengatakan biaya pembangunan jalan permanen saat ini cukup tinggi. Untuk pembangunan hingga tahap pengaspalan, kebutuhan anggaran dapat mencapai sekitar Rp10 miliar per kilometer.
“Apalagi sekarang (penanganan) jalan yang permanen sampai pengaspalan, satu kilo kurang lebih Rp10 miliar itu biayanya. Apalagi BBM naik, lebih dari itu lagi,” pungkasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
