PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, menyoroti penurunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dihimpun, APBD Murni Kalteng 2025 mencapai sekitar Rp10,2 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp7,8 triliun pada APBD Perubahan 2025.
Penurunan berlanjut pada tahun anggaran 2026. Pagu APBD Kalteng tercatat sekitar Rp5,4 triliun.
Sudarsono mengatakan pihaknya masih menelusuri faktor yang menyebabkan penurunan tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketergantungan Kalteng terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam.
“Jadi ini yang kita coba telusuri sehingga kita mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Di antaranya adalah transfer pusat, karena Kalteng ini kan hanya mengandalkan transfer pusat yang bersumber dari dana bagi hasil kekayaan alam (DBH),” ujar Sudarsono (10/7/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal Kalteng berbeda dengan sejumlah daerah yang memiliki basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kuat dari sektor jasa dan industri.
Sudarsono mencontohkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang relatif terbatas karena jumlah kendaraan dan populasi penduduk Kalteng tidak sebesar daerah lain.
“Sebenarnya sudah optimal. Memang jumlah volume kendaraan sedikit, jadi pajak kendaraan kita juga sedikit dibanding misalnya Banten atau Kalsel. Semakin banyak kendaraan, semakin banyak pajaknya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti persoalan transfer DBH yang belum seluruhnya diterima daerah. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan fiskal Pemprov Kalteng.
“Kita ini begitu dana transfer pusat kita turun, kita (Pemprov Kalteng juga) turun secara drastis,” pungkasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
