Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Anggota DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif kepada publik.
“Kami ingin memastikan setiap tahapan program KHBS berjalan sesuai tujuan awal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yetro, Selasa (3/6).
Menurutnya, DPRD akan memanfaatkan agenda reses dan kunjungan kerja sebagai sarana untuk menerima masukan secara langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
“Reses menjadi kesempatan penting untuk menilai apakah mekanisme program mudah dipahami dan efektif bagi para penerima manfaat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Yetro menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pendistribusian kartu, tetapi juga dari tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak serta prosedur penggunaannya.
“Kartu tidak cukup hanya dibagikan. Masyarakat juga harus memahami cara menggunakannya agar manfaat yang diperoleh bisa maksimal,” ujarnya.
Meski DPRD menjalankan fungsi pengawasan, ia menegaskan bahwa aspek teknis pendistribusian program sepenuhnya menjadi kewenangan perangkat daerah terkait.
“Kami menghormati mekanisme yang berlaku, namun tetap memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, keterbukaan informasi menjadi salah satu prioritas utama. Setiap masukan maupun keluhan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program ke depan.
“Transparansi adalah kunci agar KHBS benar-benar tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
