BOGOR – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menghadiri agenda pembukaan Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang diselenggarakan di Mal Plaza Jambu Dua pada Senin, 8 Juni 2026.
Acara ini merupakan inisiatif Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor yang menggandeng 30 perusahaan berskala lokal maupun nasional. Kolaborasi strategis ini berhasil membuka akses terhadap 3.212 lowongan pekerjaan yang tersebar di 119 posisi berbeda.
Fajar Muhammad Nur memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor atas keseriusan mereka dalam menanggulangi masalah pengangguran, yang saat ini angkanya menyentuh 45.000 jiwa.
Politisi dari Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa upaya menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan sangat krusial.
Ia juga mengingatkan agar dinas terkait selalu memperbarui data ketenagakerjaan secara akurat agar setiap kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh setiap langkah taktis pemerintah untuk menciptakan peluang kerja baru. Ini adalah momentum penting untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Bogor,” tutur Fajar.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat sinergi guna memastikan warga Kota Bogor bisa segera terserap ke dunia kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disnaker Kota Bogor, Adi Novan, memaparkan bahwa bursa kerja ini didorong oleh komitmen kuat pemerintah untuk memangkas tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data terkini, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor mencapai 7,9 persen atau setara 45.000 orang.
Masalah ini semakin menantang akibat banyaknya lulusan baru tingkat SMA/SMK setiap tahunnya yang tidak langsung melanjutkan pendidikan maupun bekerja.
”Angka pengangguran kita masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Job Fair ini menjadi salah satu dari berbagai upaya yang kami lakukan. Harapan kami tentu penyerapan tenaga kerja bisa maksimal,” jelas Adi.
Ia berharap bursa kerja ini mampu menjembatani kebutuhan industri dan pencari kerja, di mana program ini terbuka secara luas bagi para lulusan baru tanpa memandang batasan gender maupun domisili.
