PALANGKA RAYA – Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Masih adanya desa-desa terpencil yang mengalami keterbatasan akses dinilai menjadi tantangan yang harus segera ditangani agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, mengatakan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu daerah. Ketersediaan jalan, jembatan, sarana transportasi, hingga fasilitas penunjang lainnya sangat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas perekonomian.
“Aspek pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan memadai,” kata Asdy, Kamis (18/6/2026).
Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi kendala aksesibilitas akibat kondisi infrastruktur yang belum memadai. Situasi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih besar untuk memperoleh layanan dasar maupun menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Menurut Asdy, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tidak boleh dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan program pembangunan yang dijalankan benar-benar menjangkau daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses yang baik, distribusi barang dan jasa akan semakin lancar, biaya transportasi dapat ditekan, serta peluang usaha masyarakat menjadi lebih terbuka.
“Karena keterbatasan akses tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat juga sulit berkembang, terutama dalam distribusi barang dan jasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asdy meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dalam menyusun prioritas pembangunan. Aspirasi yang disampaikan warga, baik melalui musyawarah maupun kunjungan lapangan, harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan.
“Pemerintah harus peka terhadap aspirasi masyarakat. Kondisi desa-desa yang terisolasi dari infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang merata akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat ekonomi semakin mudah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya.
Karena itu, DPRD Kalteng berharap pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil dan wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses. Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh daerah.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
