PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya mendukung upaya pengendalian inflasi sekaligus menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menghadirkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Komitmen tersebut disampaikan saat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual. Dalam rakor itu, Pemprov Kalteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi fondasi penting dalam memetakan potensi ekonomi daerah sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memiliki basis data yang kuat untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi di wilayahnya. Dengan data yang akurat dan berkualitas, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, dukungan seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal,” ujar Tito, Senin (15/6/2026).
Selain membahas pelaksanaan sensus, rakor juga mengevaluasi perkembangan inflasi di berbagai daerah. Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas strategis.
Pemprov Kalimantan Tengah menyatakan siap mendukung seluruh langkah pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sinergi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS), akan terus diperkuat agar proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan informasi yang akurat.
Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dunia usaha di Kalimantan Tengah.
Informasi tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas daerah. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk menjaga pasokan, stabilitas harga, serta daya beli masyarakat,” tandas Yuas.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
