PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sistem komando penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Karhutla yang digelar di Aula Pusdalops BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (22/6/2026).
Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari penetapan Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2026 yang berlaku selama 158 hari, terhitung sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Pemerintah daerah menilai sistem komando yang terpadu menjadi kunci dalam mempercepat pengambilan keputusan dan respons terhadap potensi kebakaran di lapangan.
Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian Karhutla tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga koordinasi seluruh unsur yang terlibat.
“Keberhasilan penanganan Karhutla sangat ditentukan oleh kesatuan komando, kecepatan bertindak, dan sinergi seluruh pihak. Dengan terbangunnya pemahaman yang sama terhadap tugas dan tanggung jawab, serta pelaksanaan rencana operasi yang terpadu, kita dapat mengendalikan risiko Karhutla secara lebih efektif dan mewujudkan Kalimantan Tengah yang bebas dari kabut asap,” ujar Darliansjah saat membuka rapat.
Ia menjelaskan, Posko PDB menjadi pusat kendali yang mengintegrasikan seluruh sumber daya, baik dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dunia usaha, maupun relawan agar setiap penanganan di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Komandan Harian Posko PDB, Ahmad Toyib, mengatakan rapat teknis tersebut juga menjadi momentum mengubah Rencana Kontinjensi (Renkon) menjadi Rencana Operasi yang lebih taktis dan menyesuaikan kondisi riil di lapangan.
“Rapat teknis ini resmi dibuka untuk mengaktivasi sistem komando penanganan darurat serta memutakhirkan rencana kontinjensi menjadi rencana operasi yang adaptif terhadap situasi riil di lapangan. Kami harus memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng menjadi pengampu utama yang siap, termasuk dalam memastikan ketepatan penggunaan alokasi anggaran penanganan kedaruratan ini,” kata Ahmad Toyib.
Menurut Ahmad Toyib, strategi penanganan Karhutla tahun ini akan difokuskan melalui beberapa klaster operasi, meliputi Operasi Darat, Operasi Udara, dan Operasi Penegakan Hukum (Gakkum). Aktivasi masing-masing operasi akan disesuaikan dengan tingkat ancaman dan perkembangan situasi di lapangan.
“Strategi operasi dan personel operasi diaktivasi sesuai kebutuhan operasi di lapangan. Tahap awal, operasi dilaksanakan yaitu Operasi Darat, Operasi Udara, dan Operasi Gakkum,” tegasnya.
Selain memperkuat sistem komando, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan dukungan patroli udara, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman melalui water bombing, serta penguatan Posko Krisis Karhutla sebagai pusat informasi dan koordinasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini sekaligus mencegah terjadinya kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
