Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital serta mempererat kolaborasi lintas sektor. Sistem pemantauan berbasis data dan kamera pengawas (CCTV) kini menjadi salah satu strategi utama untuk mempercepat deteksi dini dan penanganan kebakaran di lapangan.
Upaya tersebut terlihat saat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Zainul Arifin melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kesiapan sistem informasi serta koordinasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
Kedatangan Pangdam disambut Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemantauan terhadap integrasi data sebaran titik panas (hotspot) serta sistem pemantauan secara real-time melalui jaringan kamera CCTV yang tersebar di sejumlah wilayah rawan karhutla.
Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama yang kuat antara seluruh unsur, mulai dari TNI, BPB-PK, kepolisian, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Menurutnya, keterpaduan data dan kecepatan respons menjadi faktor penting agar potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi yang solid dan dukungan sistem pemantauan digital akan membantu mendeteksi titik api lebih cepat sehingga tim gabungan dapat segera bergerak ke lokasi,” ujarnya.
Selain mengandalkan teknologi pemantauan, jajaran TNI melalui Babinsa juga siap memperkuat patroli terpadu bersama Satgas Karhutla dan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk mencegah munculnya titik api baru.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang diberikan jajaran TNI dalam memperkuat sistem penanggulangan karhutla.
Ia mengatakan, kombinasi antara sistem pemantauan digital yang dikelola Pusdalops-PB dengan kesiapan personel di lapangan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman karhutla secara cepat, efektif, dan terukur.
“Dukungan sistem pemantauan digital dan kesiapan personel menjadi salah satu kunci utama agar respons terhadap ancaman karhutla dapat berjalan optimal,” kata Ahmad Toyib.
Ahmad Toyib menambahkan, Pusdalops-PB BPB-PK Kalteng terus disiagakan selama 24 jam untuk menyediakan informasi terbaru terkait perkembangan karhutla. Data tersebut menjadi dasar bagi Satgas Karhutla di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menentukan langkah penanganan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla Tahun 2026 sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari patroli terpadu, pemantauan titik panas, operasi darat dan udara, hingga sosialisasi pencegahan kepada masyarakat.
BPB-PK Kalteng mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menekan risiko karhutla dan mencegah terjadinya kabut asap.
Dengan penguatan teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis upaya pengendalian karhutla dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu menjaga wilayah Kalteng tetap aman selama musim kemarau 2026.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
