Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2026. Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI ke Kalimantan Tengah yang disambut langsung Gubernur Agustiar Sabran di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Jumat (31/7).
Usai penyambutan, rombongan bertolak menuju Posko Karhutla Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, untuk meninjau kesiapan personel, peralatan, serta langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan dalam menghadapi ancaman karhutla.
Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ujar Agustiar.
Ia menegaskan pemerintah kabupaten dan kota harus bergerak cepat menyesuaikan langkah penanganan sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kepala daerah tidak perlu menunda penetapan status siaga darurat apabila kondisi mengharuskan.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk mendukung operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” tegasnya.
Selain memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, kunjungan Menkopolkam juga menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif apabila terjadi peningkatan titik api selama musim kemarau.
Berdasarkan data pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026, Kalimantan Tengah mencatat 107 titik panas (hotspot). Kabupaten Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, disusul Kota Palangka Raya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat potensi hujan diperkirakan semakin menurun pada awal Agustus.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan kerja Menkopolkam semakin memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, sehingga ancaman karhutla dapat dicegah sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
