PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafisah, mendorong penguatan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Palangka Raya agar semakin mudah diakses masyarakat.
Nafisah mengatakan peningkatan kualitas layanan tersebut menjadi catatan setelah Komisi II DPRD Kalteng melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Menurutnya, MPP Banjarbaru memiliki sejumlah layanan yang terintegrasi dalam satu kawasan. Kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan MPP Palangka Raya.
“Namun, kita tidak bisa membandingkan secara langsung karena kondisi setiap daerah berbeda, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk maupun kemampuan sumber daya yang dimiliki,” ujar Nafisah (5/7/2026).
Nafisah menyebut MPP Banjarbaru menghimpun sekitar 35 instansi pelayanan dalam satu kawasan. Konsep satu atap tersebut memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi di satu lokasi.
Ia menilai konsep tersebut dapat menjadi referensi bagi pengembangan MPP Palangka Raya. Namun, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan kemampuan daerah.
Menurut Nafisah, keberhasilan MPP tidak hanya ditentukan oleh luas atau kemegahan gedung. Hal yang lebih penting adalah kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, ia meminta pengelola MPP Palangka Raya memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah, baik horizontal maupun vertikal. Langkah tersebut dinilai dapat menambah jenis layanan yang tersedia bagi masyarakat.
“Fokus utama kita adalah memastikan pelayanan publik semakin mudah diakses, prosesnya lebih cepat, serta mampu memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat. Itu yang harus terus kita dorong,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap MPP Palangka Raya terus berbenah dan memperkuat integrasi layanan agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan profesional.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
