PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memperkuat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Riska, optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama antara legislatif, eksekutif, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pemerintah daerah dinilai perlu lebih aktif menggali sumber-sumber pendapatan yang masih dapat dikembangkan.
“Harapan kami agar Pemprov itu bisa lebih tanggap untuk memaksimalkan PAD-nya, baik dari sumber-sumber pendapatan maupun pajak-pajak daerah,” ujar Riska di Gedung DPRD Kalteng (14/7/2026).
Selain optimalisasi pendapatan, Riska meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng. TAPD diminta mendorong setiap OPD menyelesaikan catatan BPK sesuai kewenangan masing-masing.
“Harapannya tim TAPD Pemerintah Provinsi agar menyelesaikan di tingkat OPD masing-masing agar dari hasil WTP yang berjalan ini tidak ada kembali review-review yang buruk berkenaan dengan Pemprov Kalteng,” tegas Riska.
gar segala bentuk review yang disampaikan dari BPK itu segera ditindaklanjuti jika ada penyelesaian secara materil. Harapannya bisa segera selesai,” lanjutnya.
Riska menilai tindak lanjut rekomendasi BPK penting untuk memperbaiki tata kelola dan administrasi keuangan daerah. Penyelesaian secara materil juga perlu diprioritaskan agar tidak menimbulkan persoalan serupa pada pemeriksaan berikutnya.
Ia berharap seluruh OPD bergerak cepat menyelesaikan rekomendasi BPK sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
