PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menggelar Rapat Paripurna ke-7 untuk Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025 dan dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong.
“Hari ini kita telah mendengarkan tanggapan jawaban dan penjelasan dari saudara Gubernur Kalteng atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terkait Raperda Kalteng tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan,” kata Arton, Senin (17/3/2025).
Politisi sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng ini mengungkapkan kepada seluruh anggota DPRD Kalteng agar setiap hal-hal yang memerlukan keterangan atau penjelasan lebih lanjut secara teknis dapat dibahas dan dibicarakan dalam rapat gabungan komisi DPRD Kalteng dan Tim dari Pemprov Kalteng.
Sebelumnya, Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun saat membacakan tanggapan gubernur menuturkan, pihaknya sepakat agar pengelolaan sektor pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Pengelolaan pertambangan juga harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong ekonomi masyarakat, seperti usaha kecil dan menengah, serta mendorong juga industri penunjang pertambangan lainnya secara strategis,” ungkapnya.
Di dalam isi Reperda tersebut menurutnya juga telah dituangkan secara seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat, khususnya dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD).
“Kesejahteraan ini baik dari sisi peningkatan pembangunan, perekonomian masyarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dengan pengelolaan pertambangan yang terarah dan teratur, ditekankannya bahwa akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk benar-benar berpartisipasi dalam pengelolaan tambang, serta berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.
“Karena ini semua sejalan dengan visi misi kami, dimana Raperda ini nantinya sesuai dengan harapan dan mengangkat martabat masyarakat Kalteng,” tutupnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
