JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat terdampak bencana dengan memastikan pembangunan 2.603 unit rumah bagi korban banjir dan longsor di wilayah Sumatra tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada Rabu, 17 Desember 2025.
Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta respons cepat, konkret, dan terukur terhadap krisis kemanusiaan akibat bencana alam.
Maruarar menjelaskan, pembangunan ribuan rumah tersebut merupakan hasil kolaborasi dan semangat gotong royong dengan melibatkan elemen masyarakat serta dunia usaha, tanpa membebani keuangan negara. Dari total 2.603 unit rumah, sebanyak 2.500 unit dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya merupakan inisiatif pribadi Menteri Maruarar Sirait.
“Perintah Presiden jelas: bantu rakyat sesegera mungkin. Maka kami jalankan dengan gotong royong, tanpa membebani APBN. Uangnya non-APBN, 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Maruarar.
Hunian yang dibangun menggunakan model Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikenal memiliki keunggulan dalam kecepatan pembangunan, ketahanan terhadap bencana, serta memenuhi standar kelayakan huni. Pembangunan difokuskan di wilayah yang mengalami dampak parah, seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, serta sejumlah daerah di Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Aceh.
Maruarar juga menyampaikan bahwa proses verifikasi penerima dan penetapan lokasi dilakukan secara cepat dan akurat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, serta kementerian terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepastian lahan, legalitas tanah, dan kelancaran proses hukum.
Selain aspek legalitas, pemerintah memastikan lokasi pembangunan berada di kawasan aman serta memiliki akses dekat ke fasilitas publik, seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan.
Menurut Maruarar, proyek ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian sementara, tetapi juga mencerminkan perubahan pendekatan dalam penanganan bencana, dari pola reaktif menuju pembangunan yang berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah awal dari pemulihan martabat dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Langkah pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat, yang menilai pendekatan gotong royong ini sebagai bukti keseriusan negara dalam berpihak kepada rakyat terdampak bencana tanpa terhambat prosedur yang berbelit.
Dengan semangat kebersamaan dan keberpihakan nyata, pemerintah menegaskan bahwa solusi berskala besar tetap dapat diwujudkan tanpa selalu bergantung pada anggaran negara. “Ketika rakyat butuh, negara harus hadir. Dan kami buktikan itu, sesuai perintah Presiden,” pungkas Maruarar.
