PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Ering, kebutuhan anggaran harus dihitung secara cermat agar mampu mendukung penanganan karhutla, termasuk kebutuhan personel, sarana, prasarana, dan operasional di lapangan.
“Penanganan karhutla ini tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan,” kata Ering (27/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan kebutuhan penanganan karhutla tetap harus menjadi perhatian meski pemerintah daerah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi jika anggaran yang tersedia melalui APBD murni tidak mencukupi. Dalam kondisi mendesak, pemerintah dapat mengusulkan penambahan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan.
“Kalau nunggu APBD perubahan cukup lama karena prosesnya di September atau Oktober. Makanya misalkan sudah sangat urgent, bisa diusulkan mendahului perubahan,” ucapnya.
Ering mengatakan DPRD Kalteng mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan karhutla, termasuk memastikan kebutuhan anggaran dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi faktor penting karena keterlambatan dapat membuat kebakaran semakin meluas dan membutuhkan biaya penanganan yang lebih besar.
“Intinya yang penting cepat saja, baik dari sisi penanganan dan kebutuhan anggaran. Karena kalau sampai kita terlambat menangani bencana ini, maka akan lebih banyak anggaran lagi yang digunakan,” pungkasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
