PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong menyebut kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Rp6.500 akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Berdasarkan informasi, pada 2024 lalu harga pembelian GKP ini berada pada Rp6.000. Sementara pada 2023 sebesar Rp5.000 dan 2022 sebesar Rp4.200. Artinya pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani,” kata Arton kepada awak media, Selasa (8/4/2025).
Adanya kebijakan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bertujuan untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga ditegaskan politisi sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng ini patut diapresiasi.
Terlebih, harga pembelian GKP tersebut diberlakukan untuk Perum Bulog dan perusahaan penggilingan swasta yang ada di seluruh Indonesia.
“Untuk itu Presiden meminta pengusaha penggilingan padi patuh terhadap harga ini,” ujarnya.
Arton juga menjelaskan, kebijakan tersebut juga menjadi angin segar bagi para petani yang tiap tahunnya mengharapkan harga beli gabah lebih tinggi.
Dengan demikian, menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menjadi petani sehingga target Indonesia menjadi swasembada beras semakin dekat.
“Tentu saya mengharapkan semua pihak di rantai pasok, dari petani hingga konsumen, bisa mendapatkan manfaat yang seimbang atas adanya kebijakan ini,” ujarnya.
Terlebih, pemerintah pusat juga membuat program prioritas penanaman padi yang berlokasi di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.
Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan swasembada beras serta memerhatikan kesejahteraan para petani di Kalimantan Tengah.
“Kemarin saya mengikuti panen raya dan hasil produksi petani sangat bagus. Ini berkat kolaborasi pemerintah pusat dan Kalteng, sehingga petani kita bisa maju dan berkembang,” tutupnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
