PALANGKA RAYA – Fraksi NasDem di DPRD Kalteng menyampaikan beberapa catatan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Kalteng Tahun 2024.
Menurut Juru Bicara Fraksi NasDem di DPRD Kalteng, Asdy Narang, pihaknya telah merekomendasikan kepada Pemprov untuk segera melakukan langkah strategis dalam penguatan kualitas dan kuantitasnya.
“Pertama adalah melakukan penyediaan pelatihan, bimtek, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi lainnya secara berkelanjutan,” katanya kepada awak media, Rabu (7/5/2025).
Lali, melakukan penyusunan roadmap pengembangan SDM berbasis kebutuhan kerja dan beban pelayanan. Penambahan Personil Biro Hukum, mengingat tingginya beban kerja dalam proses harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, dan pendampingan penyusunan produk hukum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami juga merekomendasikan untuk mengusulkan tambahan formasi ASN yang kompeten di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, guna mendukung optimalisasi kinerja Biro Hukum,” ujarnya.
Kemudian, untuk sektor pihaknya menyebutkan pemerintahan
dalam urusan penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yakni pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP dalam rangka penegakan Perda yang juga salah satunya bertujuan untuk meningkatkan PAD harus dimaksimalkan.
“Pemprov melalui SOPD terkait untuk lebih maksimal lagi, dengan ditunjang anggaran yang memadai, termasuk juga dalam rangka mensosialisasikan Perda kepada masyarakat dan para pelaku usaha,” tukasnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
