PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual dan diikuti dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026).
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan program pembangunan perumahan dapat berjalan sesuai target nasional.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama daerah karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok di wilayah Kalimantan Tengah.
Selain itu, evaluasi program 3 juta rumah juga menjadi perhatian penting dalam rakor tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat sehingga kebijakan pengendalian inflasi dan program perumahan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
